KRITIK SASTRA PASCA-HB JASSIN

F Rahardi
Kompas Minggu, 23 April 2000

SEPENINGGAL HB Jassin, masyarakat sastra Indonesia merasakan adanya sebuah “kekosongan”. Sebenarnya kekosongan ini bahkan telah mulai disadari semenjak akhir tahun ‘70-an ketika sang “Paus” sastra kita mulai tidak aktif menulis kritik.

Memang tetap ada orang yang rajin mengulas karya sastra. Misalnya Korie Layun Rampan, Faruk, Umar Junus, Sapardi Djoko Damono, untuk menyebut beberapa nama. Tetapi, dibandingkan HB Jassin sosok mereka masih belum “dianggap” oleh khalayak sastra Indonesia. Konsumen sastra lalu merasa tidak ada lagi “guru” yang membimbing mereka. Para sastrawan pun kehilangan figur berwibawa yang bisa mensahkan kesastrawanan mereka. Demikianlah anggapan umum yang tercermin dari berbagai tulisan di media massa dalam rangka mengiringi kepergian kritikus dan dokumentator besar kita.

Saya justru berpendapat bahwa kondisi kritik sastra pasca HB Jassin sangat sehat. Kesusastraan Indonesia mampu hadir secara wajar lewat media massa, penerbitan buku maupun pembacaan puisi/cerpen. Tidak adanya figur tunggal yang berwibawa, telah membuat para sastrawan bisa tumbuh sendiri secara alamiah untuk mendapatkan pengakuan dari masyarakat. Sementara konsumen sastra bebas memilih bacaan sesuai selera dan kemampuan otak masing-masing.

Dari tahun 1966 sampai dengan tahun ’80-an pengesahan seorang sastrawan sebenarnya sudah dilakukan secara kolektif melalui majalah Horison. Meskipun HB Jassin masih duduk sebagai anggota dewan redaksi, namun perannya sebagai penentu pemuatan karya sastra di Horison sudah tidak dilakukannya sendiri sebab di sana juga ada Muchtar Lubis, Arief Budiman, Goenawan Mohamad, Taufiq Ismail dan kemudian Sapardi Djoko Damono, Sutardji Calzoum Bachri dan Hamsad Rangkuti. Pada kurun waktu itu, peran tunggal Horison sebenarnya juga tidak sehat bagi perkembangan sastra Indonesia.

* * *

Banyak kalangan yang tidak puas hingga cenderung mengirimkan tulisan-tulisan mereka ke lembar budaya koran atau menerbitkannya dalam bentuk buku. Memang pada waktu itu ada majalah Basis di Yogyakarta yang juga memuat puisi, tetapi kewibawaan Basis dianggap masih di bawah Horison. Terutama setelah jabatan redaktur puisinya ditinggalkan oleh Sapardi Djoko Damono. Dewasa ini, selain Horison juga ada jurnal Kalam yang kewibawaannya dianggap setara dengan Horison. Para sastrawan sendiri pun kini sadar bahwa kesastrawanan seseorang tidak perlu harus tergantung pada seorang redaktur media massa. Romo Mangun bisa menjadi sastrawan cukup dengan menerbitkan karya-karyanya dalam bentuk buku. Sementara para sastrawan besar pun sekarang tidak lagi fanatik dengan Horison dan mau menyiarkan karyanya di koran-koran.

Dari sisi ini, ketiadaan figur tunggal sebagai pengesah seseorang untuk menjadi sastrawan jelas sangat positif. Mungkin kasus Linus Suryadi AG bisa menjadi contoh. Penyair prosa lirik Pengakuan Pariyem ini mula-mula diasah oleh Umbu Landu Paranggi “presiden” penyair Malioboro, sekitar akhir tahun ’60-an dan awal ’70-an Ketika itu HB Jassin sudah mulai kurang menulis kritik karena tengah sibuk menghadapi kasus cerpen Langit Makin Mendung dan juga mulai tertarik untuk menerjemahkan Al Qur’an. Kemudian pada akhir tahun ’70-an dan awal ’80-an. Linus menulis Pengakuan Pariyem. Ketika itu yang “mengorbitkannya” Umar Kayam serta Bakdi Soemanto. Dua-duanya dari UGM. Tetapi dalam waktu bersamaan Faruk juga dari UGM, membuat ulasan kritis terhadap karya Linus ini. Juga JB Kristanto yang waktu itu redaktur budaya Harian Kompas. Ada keberagaman pendapat dan itu sangat positif.

Agak berbeda dengan kondisi tahun ’50-an dan awal ’60-an ketika HB Jassin demikian berwibawanya hingga seseorang baru sah dianggap sebagai sastrawan apabila sudah dibicarakannya, atau karya-karyanya dimuat di majalah yang diasuhnya: Panji Pustaka (1942-1945), Panca Raya (1945-1947), Zenith (1951-1954), Kisah (1953-1956), Seni (1955), Bahasa dan Budaya (1952-1963) dan Sastra (1961-1964 dan 1967-1969). Ketika tahun 1973-1979 Ajip Rosidi menjadi Ketua Dewan Kesenian Jakarta, Direktur penerbit Pustaka Jaya dan juga Ketua IKAPI Pusat, “kekuasaan” HB Jassin seakan-akan mendapat tandingan. Ketika itu Ajip dan kawan-kawan juga menerbitkan majalah Budaja Djaja (1968-1979) dan Bunga Rampai Laut Biru Langit Biru (1977). Sayang, kekuatan “tandingan” ini kemudian begitu saja ditinggalkan oleh Ajip.

* * *

PADA pertengahan tahun ’90-an silam, ramai dibicarakan ihwal “revitalisasi sastra pedalaman”. Pada kurun waktu itu memang bermunculan komunitas-komunitas sastra di luar Jakarta. Jurnal serta penerbitan sastra juga marak di berbagai kota. Komunitas-komunitas itu dengan sangat bersemangat berusaha menaklukkan dominasi pusat (Jakarta). Sesuatu yang sebenarnya sia-sia. Sebab pengertian pusat dan daerah atau pinggiran atau pedalaman sebenarnya sangat kabur. Cerpenis muda papan atas dewasa ini, misalnya Gus tf Sakai, Agus Noor, Indra Tranggono, Joni Ariadinata, untuk menyebut beberapa nama, mereka tidak tinggal di Jakarta. Memang mereka mempublikasikan karya-karya mereka terutama melalui media massa Jakarta, tetapi itu justru sebuah keunggulan.

Dengan demikian terciptalah kantung-kantung sastra yang mampu mengembangkan komunitas mereka sendiri secara sehat, tanpa campur tangan kritikus yang berwibawa. Mereka mendapatkan pengakuan sebagai sastrawan bukan karena karya mereka diulas oleh kritikus, tetapi lantaran rajin menulis, rajin mempublikasikan karyanya dan dibaca masyarakat. Di sini, ulasan atau komentar dari sang kritikus menjadi tak terlalu penting Mendambakan ulasan atau kritik, termasuk meminta pengantar dari sastrawan senior bagi buku yang mau terbit, adalah ciri sastrawan yang kurang pe-de.

Menaklukkan pusat (Jakarta), tidak perlu dengan cara marah atau merengek-rengek. Setelah era Balai Pustaka dan Pustaka Jaya berlalu, penerbitan buku sastra yang produktif juga datang dari daerah. Misalnya Bentang di Yogyakarta dan Tera di Magelang. Ini menandakan bahwa Jakarta memang bukan segala-galanya. Tetapi klaim bahwa sastra Riau adalah bagian (setara dengan) sastra dunia dan bukan bagian dari sastra Indonesia, terkesan hanyalah sebagai main-main, atau kesombongan yang luar biasa. Raja Ali Hadji memang sastrawan kelas dunia, tetapi dia menulis dalam bahasa Melayu Riau yang sekarang hanyalah bahasa daerah. Meskipun bahasa Indonesia (juga bahasa Malaysia) berasal dari bahasa Melayu, tetapi Melayu Riau bukan bahasa Indonesia atau Malaysia.

Samalah halnya dengan bahasa Latin bukan bahasa Italia. Bahasa Sansekerta lain dengan bahasa Hindi. Jasadipoera I dan II serta Ranggawarsita adalah sastrawan kelas dunia. Tetapi Pramudya, Rendra, Goenawan Mohamad menjadi sastrawan kelas dunia bukan karena mereka Jawa sebab mereka menulis dalam bahasa Indonesia.

Sutardji menjadi sastrawan kelas dunia bukan karena dia Riau, tetapi karena dia penyair Indonesia yang baik. Bahwa sastrawan Indonesia yang berkelas dunia itu mengadopsi kekuatan sastra daerah, itu sah-sah saja, tetapi klaim itu bukannya dibalik.

Sastra Jawa adalah sastra dunia, karenanya Pram, Rendra dan Goenawan lalu berkelas dunia pula. Kenyataannya, sastrawan Jawa yang kuat dewasa ini, semuanya menulis dalam bahasa Indonesia, dan hampir semuanya tinggal di Jakarta, “pusat” Republik Indonesia. Saya setuju bahwa “pusat” sastra bukan identik dengan Jakarta tetapi dengan figur sastrawan kuat. Mengapa di Padang dan sekitarnya (Jambi, Pekanbaru) banyak lahir cerpenis kuat? Karena di Padang bermukim AA Navis. Kehadiran seorang Navis, bagaimanapun mendatangkan “aura” di sekitarnya. Aura itu bisa saja berakibat ke pemujaan atau konflik yang lalu menjadi pemicu persaingan dalam bentuk kreatifitas. Minimal produktivitas. Kelahiran banyak cerpenis kuat di Yogya, antara lain juga disebabkan di sana ada Umar Kayam dan Kuntowijoyo. Jakarta, pada akhirnya akan lebih menjadi penyedia fasilitas, sarana dan prasarana. Dan apabila nantinya di daerah pun tersedia fasilitas yang sama, maka Jakarta menjadi bukan apa-apa lagi. Lebih-lebih kalau semakin banyak figur-figur sastrawan kuat yang bersedia untuk “mudik” danmeninggalkan Ibu Kota.

Peran tunggal Jakarta, yang merupakan “warisan” dari peran tunggal HB Jassin, mestinya memang menjadi tidak berlaku lagi. Figur-figur kuat dengan kantung-kantung sastralah yang akan menjadi penentu arah perjalanan sastra di Indonesia. Figur-figur sastrawan kuat yang saya sebutkan di atas, bisa tidak pernah menulis kritik untuk mengesahkan kehadiran seorang sastrawan baru. Tetapi mereka “menguasai” institusi. Goenawan Mohamad misalnya, adalah Pemred Tempo dalam kurun waktu yang cukup lama. Sekarang ini, setelah lengser dari Tempo dia “menguasai” Komunitas Utan Kayu, dengan jurnal Kalamnya. Sutardji dan Taufiq Ismail “memerintah” Horison. Sementara Sapardi Djoko Damono dan Faruk adalah figur yang disegani di UI serta UGM.

Pusat-pusat sastra itu juga berupa lembar budaya di koran-koran, yang biasanya juga diasuh oleh seorang sastrawan. Di sinilah sebenarnya pengesahan seseorang sebagai sastrawan terjadi. Figur-figur yang menguasai institusi itulah yang secara tidak langsung berperan membangun opini publik terhadap kesastrawanan seseorang. Dengan demikian “demokratisasi” sastra itu terjadi. Linus Suryadi yang pernah disahkan oleh Umar Kayam dan Bakdi Soemanto, telah ditanggapi dengan sikap kritis oleh Faruk dan JB Kristanto. Sutardji yang di awal tahun ’70-an mengejutkan publik sastra Indonesia pernah dicap sebagai bukan penyair oleh Sutan Takdir Alisyahbana. Kantung-kantung sastra dengan figur kuat di dalamnya itulah yang akan ikut menentukan apakah seseorang itu merupakan sastrawan “sejati” atau hanya sastrawan kelas Dewan Kesenian Jakarta, kelas Teater Utan Kayu, kelas Horison kelas Kompas, kelas Fakultas Sastra UGM dan sekadar menjadi “medioker”. Sastrawan sejati pasti mendapatkan pengakuan dari semua institusi dengan figur-figur di dalamnya tadi Itulah yang saya sebutkan sastra kita justru lebih sehat sepeninggal HB Jassin.

* * *

KRITIK sastra, baik kritik apresiatif maupun analitik, sebenarnya lebih ditujukan untuk keperluan para pembaca sastra. Kritik analitik sekaligus juga bermanfaat bagi perkembangan ilmu sastra. Kalau sang sastrawan masih hidup dan dapat memanfaatkan kritik yang ditujukan pada karyanya, maka itu hanyalah merupakan sebuah efek samping saja. Sayang sekali bahwa kritik-kritik yang lahir sekarang ini, nadanya masih sama dengan kritik model HB Jassin. Pengertian kritik apresiatif lebih banyak diterjemahkan sebagai sekadar jembatan yang berusaha menuntun para pembaca sastra.

Kritik-kritik tajam yang pernah lahir dari tangan Subagio Sastrowardojo tidak pernah ada yang tertarik untuk serius melanjutkannya. Tampaknya budaya sungkan yang menjadi trend selama Orde Baru juga merasuki kalangan sastrawan. Kritik apresiasi lalu menjadi kritik basa-basi. Isinya sekadar puja-puji. Atau, apabila kritik itu ditujukan ke figur yang tidak disukainya, maka yang lahir adalah caci-maki. Puja-puji atau caci-maki jelas tidak akan bermanfaat bagi publik sastra. Ketika Subagio Sastrowardojo menulis tentang pengaruh penyair Spanyol Federico Garcia Lorca terhadap balada-balada Rendra, maka terciptalah sebuah kritik yang imbang. Tidak terkesan caci-maki maupun puja-puji.

Ketidakberanian kritikus untuk melontarkan kritik tajam, sebagian juga disebabkan oleh sikap para sastrawan besar yang cenderung “antik kritik”. Kecenderungan ini menurun ke sastrawan yang lebih muda dan seterusnya. Dugaan saya kecederungan demikian merupakan “warisan” dari kritik apresiatif HB Jassin yang selama kurun waktu 30 tahun mendominasi dunia sastra Indonesia. Kritik-kritik Jassin memang cenderung “lunak”. Padahal dalam dunia modern, kritik juga berfungsi mendidik agar pembaca juga mampu bersikap kritis terhadap bacaannya. Sama halnya dengan kritikus restoran dan kritikus film. Sehebat-hebatnya sebuah film, tidak pernah bisa memboyong seluruh katagori penghargaan yang disediakan. Hingga selain memuji, kritikus mestinya juga mengecam kelemahan-kelemahan yang ada.

Termasuk salah satu kelemahan para kritikus kita sekarang ini adalah kebiasaan mereka yang baru mau menulis apabila ada pesanan. Entah pesanan dari redaktur koran/majalah, dari penerbit buku, dari panitia seminar atau lokakarya dan lain-lain. HB Jassin melakukan pendokumentasian sastra Indonesia dan menulis kritik tanpa ada seorang pun yang memesannya dan memberinya honor. Inilah kelebihan Jassin.

Meskipun banyak kalangan yang melecehkan kritik Korie Layun Rampan dan menganggapnya hanya sebagai ulasan dangkal, tetapi Korie terus rajin menulis tanpa peduli ada atau tidak ada yang memesannya. Lagi pula, kritik-kritik Korie tetap punya manfaat bagi keperluan apresiasi sastra kepada khalayak yang lebih umum. Sementara kritik-kritik yang ditulis Umar Junus, Faruk dan Sapardi Djoko Damono lebih ditujukan kepada para peminat sastra yang lebih serius. Mungkin memang benar sinyalemen bahwa sastra Indonesia mengalami kekosongan kritik sepeninggal Jassin. Kalau pengertian kritik masih mengacu ke ulasan terhadap karya seseorang. Tetapi, fungsi kritikus tidak hanya itu. Dengan menjadi redaktur budaya koran, menjadi pengasuh rubrik cerpen dan puisi, menjadi anggota Komite Sastra Dewan Kesenian, seseorang sudah bisa berperan ikut menentukan arah perkembangan sastra Indonesia. Dan sastrawan yang baik akan terus menulis dan menyiarkan hasil karyanya, tanpa peduli ada atau tidak ada yang mengulas dan mengritiknya. * * *

F. Rahardi, Penyair, Wartawan
Sumber: http://frahardi.wordpress.com/2010/10/20/kritik-sastra-pasca-hb-jassin/