Langsung ke konten utama

Sastra Tanpa Ideologi Menelanjangi Perselingkuhan Sastra dan Budaya

Mashuri

Pernyataan “Sastra Tanpa Ideologi; Menelanjangi Perselingkuhan Sastra dan Budaya” menyimpan dua hal yang perlu diungkai. Pertama, ‘Sastra Tanpa Ideologi’, yang menyaran pada satu justifikasi bahwa ada sastra berideologi, yang tentu saja bersifat ideologis, sehingga ‘perlu dirumuskan’ sastra tanpa ideologi. Dalam satu sisi, ideologi sebagai sebuah disiplin memang telah merambah berbagai segi kehidupan dan sudah jauh berkembang, juga menyusut, dari penggagas awalnya Destutt de Tracy. Di sisi lain, sastra tanpa ideologi memberikan begitu banyak kemungkinan ancangan gagasan yang bisa menempatkan sastra sebagai sebuah produk kemanusiaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai humanitas.

Kedua, ‘Menelanjangi Perselingkuhan Sastra dan Budaya’, yang memiliki konotasi bahwa hubungan sastra dan budaya haruslah tak berhubungan dan tak saling terkait. Ini tentu memberikan satu pertanyaan tersendiri perihal sastra yang dianggap sebagai anak kandung kebudayaan. Pun seakan menangkal alam tradisi kita yang selalu melekatkan sastra pada tradisi. Sebab dalam sejarahnya, sastra dan budaya adalah dua hal yang saling bersirapat dan bersikarib dengan mesra, meskipun sastra dipandang sebagai ‘alat’ semata dan bukan sebuah dunia tersendiri yang terpisah dari alam budayanya.

Ada beberapa persoalan yang muncul seiring ancangan kedua tema tersebut. Kiranya perlu dipertanyakan: adakah gagasan yang ingin dijabarkan itu sebagai sebuah ruh modern dengan berusaha memisah sastra dari budaya dan menjadikan sastra sebagai sebuah dunia otonom, meskipun kita tahu, Modern ‘dibaca kembali’, juga keotonomian sastra ‘dikaji’ lagi seiring dengan politik identitas yang ditabalkan dalam arus global dan adanya kenyataan ‘patung modern’ keropos; dan masih banyak lagi.

Tarik Ulur Sastra dan Budaya
Sejarah sastra Indonesia adalah sejarah yang tidak bersih. Di antara puncak-puncak terjadinya kooptasi sastra dan seni itu adalah ketika kubu Manifes Kebudyaan (Manikebu) dan Lembaga Kebudyaan Rakyat (Lekra) terlibat polemik yang tidak hanya menyangkut perihal sastra ‘an sich’, tapi juga ideologi dan gerakan politik yang mendasarinya. Manikebu dengan dasar seni untuk seni, sedangkan Lekra dengan seni untuk masyarakat. Kubu Manikebu dengan dasar humanisme universal dan Lekra menggunakan aliran realisme sosial sebagai dasar kreasinya, meski ketika ditilik lebih jauh, bukan realisme sosial sebagaimana yang digagas oleh Maxim Gorki yang sering dijadikan rujukan bagi sastrawan Lekra.

Pada perkembangannya, sastra Indonesia modern yang dianggap mapan juga tidak steril dari ideologi. Katakanlah, apa yang telah digagas oleh HB Jassin, sebagai sebuah upaya untuk membalut sastra dalam sebuah dominasi ideologi tertentu. Lewat karya-karyanya yang sejalan dengan arus politik di Tanah Air, semisal Angkatan 45, Angkatan 66 dan beberapa karya lain, maka HB Jassin mendesakkan satu ideologi pula, yakni nasionalisme. Meski demikian, bukan berarti apa yang telah dirintis oleh Jassin tanpa menyumbangkan apa-apa dalam sejarah sastra kita, setidaknya Jassin telah menyentuh sastra dengan nilai-nilai manusiawi yang kental, juga dengan pendekatan empati yang tinggi. Di sisi lain, Ariel Heryanto dalam sebuah kajiannya menyebut adanya sastra mapan dan sub ordinat pada masa Orde Baru, dengan paradigma politik sastra yang menjadi latarnya.

Untuk masa sekarang, dengan maraknya wacana pluralisme juga bangkitnya kesadaran baru tentang identitas, bermunculan sastra yang memberi ruang ekspresi pada suara-suara yang selama ini ‘terbungkam’ dan ‘terpinggirkan’. Bisa dilihat pertumbuhan yang signifikan sastra yang berbasis etnis, sastra agamawi, sastra seksis, sastra kanan, sastra kiri, sastra berbasis gender dan label-label sastra lain, serta proyek ‘politik identitas’ lainnya, yang tentu saja, sangat sulit memandang sastra sebagai sebuah bangun yang steril dari kepentingan-kepentingan di luar sastra.

Dari sana, kita tahu bahwa realitas sejarah sastra kita adalah tarik ulur antara sastra sebagai bangun otonom dengan masyarakat dan kulturnya. Apalagi Teeuw pernah memberikan pernyataan bahwa sastra tidak lahir dari kekosongan budaya. Artinya, sastra selalu memilihi hubungan dengan budaya yang melahirkannya, baik itu langsung dan tak langsung. Pun ketika membaca karya sastra, seorang pembaca haruslah seorang yang menguasai sistem bahasa, sistem sastra dan sistem budaya karya/pengarang yang bersangkutan. Dari dua hal itu pun kita tahu, sastra masih ‘menyusu’ dan terkait pada budaya yang melahirkannya. Ternyata, hal itu tidak hanya berlaku dalam sastra kita saja.

Dalam sastra Barat, hal itu pun berlaku untuk beberapa karya, di antaranya adalah novel ‘Animal Farm’, karya George Orwell (1903-1950). Banyak pengkaji dan ahli sastra di Barat yang menjelaskan, bahwa karya itu merupakan simbolisme terhadap kehidupan politik di Eropa saat itu; sebuah fabel politik yang sarkastik. Kisah-kisah hewan itu merupakan personifikasi dari tokoh-tokoh barat dengan segala kebangkrutan moral dan etika mereka. Bisa dikatakan, fiksi merupakan modus penyiasatan untuk menghadapi realitas.

Jika kita merujuk lebih ke belakang, sebenarnya, konsepsi realitas dalam sastra (juga seni) mengalami tarik ulur sejak zaman Yunani Kuno. Plato dan Aristoteles sudah memperdebatkannya, terutama yang mengerucut pada konsep idea (Plato) dan creatio (Aristoteles). Pun demikian dalam tradisi sastra modern berkembang aliran sastra realisme, yang dalam tradisi sastra Perancis diwaliki oleh novel ‘Madame Bovary’, karya Gustave Flaubert (1821-1880). Detail yang diangkat dalam novel itu sangat realis. Hal yang sama juga terdapat dalam novel sesudah itu yaitu ‘Germinal’, karya Emile Zola (1840-1902). Bahkan realitas dalam karya sastra itu dianggap berparalel dengan realitas masyarakat saat itu. Dengan kata lain, karya-karya itu dianggap mampu mewakili zetgeist dan geliat zamannya.

Meski demikian, hubungan sastra dan realitas bukanlah hubungan yang mutlak. Hubungan sastra dengan masyarakat/realitas adalah hubungan yang tak stabil, terjadi tarik ulur yang tak kunjung habis. Apalagi dalam disiplin ilmu sastra hubungan antara sastra dan realitas hanya menempati satu cara pandang terhadap sastra, yakni mimesis, dan di luar itu, masih banyak cara pandang lainnya. Apalagi dalam disiplin sastra sendiri berkembang berbagai aliran yang bisa dijadikan sebagai tolak ukur seberapa fasih imajinasi bisa membahasakan dunia ---dalam hal ini bisa berlaku rekonstruksi, dekonstruksi, mimesis, dan lain sebagainya. Ada realisme, simbolisme, naturalisme, surrealisme, absurdisme, yang masing-masing memiliki bentuk dan gaya tersendiri, juga cara pandang terhadap dunia. Meski demikian koridor yang harus tetap dipegang adalah sastra tetaplah berada pada wilayah fiksi. Dengan kata lain, sastra adalah dunia fiksi, meski kini pun mulai ada peleburan antara fakta-fiksi, juga fiksi dan sejarah. Jika ada yang menariknya ke wilayah lain, sekiranya tanpa menciderai sastra, pun tak masalah.

Kembali pada sejarah sastra Indonesia. Kiranya, selama ini, sastra Indonesia hadir dalam berbagai bingkai, ada yang hadir dengan ideologi, ada pula pula yang tanpa ideologi. Tapi cukup sulit menemukan sastra Indonesia tanpa mengindahkan latar kultur dan latar sosialnya. Pada beberapa sastra daerah yang biasa disebut sebagai sastra tradisional (?), sastra selalu melekat pada kebudayaan masing-masing daerah, dan membawa amanat. Sastra seakan tidak bisa dilepaskan dari perangkat kebudayaan yang melahirkannya. Kasus KRT Ronggowarsito dengan raja Jawa bisa dijadikan bukti. Pun nasib Syekh Hamzah Fansuri di Aceh bisa membuktikan itu. Keduanya mewakili kesusastraan lama kita. Belum lagi jika kita menilik sastra lisan kita yang memang memiliki kesenyawaan dengan bentuk kesenian lainnya dan menjadi penopang bangun kebudayaan yang ada. Pun ketika Indonesia berdiri, maka sastra pun menjadi bagian dari keindonesiaan. Pertautannya pun tidak hanya pada wilayah simbolis semata, tetapi juga bisa keluar dari kerangka karya itu. Untuk sastra Indonesia, maka ancangan pada nilai-nilai nasionalisme pun melekat pada karya sastra, sastra juga dianggap sebagai sebuah ‘shoft power’ yang turut membangun jiwa bangsa.

Namun demikian, sastra sebagai sebuah wilayah otonom juga pernah dijadikan satu pijakan yang menarik dan gagasan ke arah itu pernah dijadikan model pendidikan sastra kita, terutama di perguruan tinggi. Dengan kata lain, gagasan otonomi sastra merupakan gagasan brilian karena sastra menjadi sebuah disiplin tersendiri. Namun, apa yang digagas para ahli sastra dengan paradigma strukturalisme itu kadang hanya terdapat pada wilayah kajian. Perangkat teoritiknya juga ada, mulai dari formalisme Rusia, strukturalisme Perancis, naratologi dan lainnya. Sampai-sampai memunculkan satu ancangan ‘Pengarang Sudah Mati’. Namun kerapkali perangkat teoritik itu dianggap tidak mencukupi untuk menjelaskan berbagai hal dan kompleksitas masalah, sehingga banyak direduksi pada wilayah lain, serta meletakkan sastra pada bingkai kebudayaan yang lebih luas, sebagaimana munculnya gagasan tentang orentalisme, kritik sastra Marxis, cultur studies dan lainnya. Dengan demikian, maka campur tangan sesuatu di luar sastra pun tak terhindarkan. Apalagi ternyata ‘arus dunia’ ---termasuk materialisme, kapitalisme, dan industri budaya, memang selalu meletakkan ‘beban’ di pundak sastra, sehingga sastra tidak bisa mandiri sebagai sebuah dunia.

Semacam ‘Muara’
Pada kenyataannya, ‘selingkuh itu indah’ memang mengejawantah dalam hubungan sastra dan budaya, jika hubungan di antara keduanya memang dianggap sebagai ‘selingkuh’. Buktinya, semakin maraknya ragam ekspresi sastra di Indonesia yang bisa dimaknai sebagai sebuah politik identitas memang memposisikan sastra sebagai ruang ekspresi dan hasrat dalam pendakuan diri, perihal ‘kelas’ dan jati diri.

Para sastrawan perempuan kita yang sering menulis dunia perempuan dengan cita rasa metropolis dan seksis ---dan kerap menggambarkan perempuan sebagai ‘sontoloyo’ bisa pula dimaknai sebagai hal itu, seperti karya Ayu Utami, Djenar Mesa Ayu dan lain-lainnya. Meski demikian di luar itu, ada pula sastrawan perempuan yang sadar diri dan berwawasan gender menulis perempuan dengan semangat kesetaraan gender yang bergelora, semisal dalam ‘Geni Jora’ karya Abidah El Khalieqy.

Dari gambaran tersebut, maka sastra tanpa ideologi, mandiri dan otonom dalam dunianya sendiri menjadi sebuah angan-angan yang cukup mewah untuk arus dunia saat ini, meski itu bukanlah hal yang mustahil. Hanya saja, posisinya kini pun harus berjajar, bahkan bersaing, dengan berbagai mode ekspresi lainnya yang juga marak dan menghuni ruang baca kita. Keberadaannya bisa menjadi satu tawaran yang memungkinkan sastra bisa sebagai ‘pembanding’ dan penyeimbang, terhadap budaya massa bahkan budaya populer yang sungguh sangat meresahkan hati. Meski kita pun harus sadar diri, bahwa sastra bukanlah dunia sempurna dan menawarkan segalanya. Konsep ideal yang ditawarkan adalah konsep ‘menuju sempurna’, sehingga ‘proses’ menjadi kendaraannya.

Harus pula diakui, bahasa yang menjadi sarana sastra, tentu tak bisa memindahkan dunia ---baik fakta maupun fiksi—seutuhnya. Bahasa tidaklah bisa mewakili apa yang hendak diutarakan dengan segala kepenuhannya. Bukan hanya reduksi yang terjadi, tetapi juga salah tafsir dan sebagainya. Jika diibaratkan dengan orang yang menunjuk matahari, maka bahasa hanyalah yang menunjuk. Tentu penunjuk itu berbeda dengan mataharinya. Namun, yang terjadi salah kaprah, bahwa penunjuk itu dianggap sudah mewakili rembulan. Dalam konsep ini, apa yang digagas oleh Jacques Derrida perihal hubungan antara penanda dan petanda mendapatkan porsinya yang tepat dengan mengedepankan adanya keberjarakan, jejak, dan radikalisasi konsep arbitrer antara bahasa dan acuannya.

Ada dua fakta terkait dengan keterbatasan bahasa dalam mengkonstruksi dunia. Pertama, adanya bahasa universal yang tidak terkotak pada bahasa-bahasa manusia berdasarkan ras, negara dan lainnya. Bisa dilihat pada novel ‘The Alkemis’ karya Paulo Coelho dan ‘Leo The African’ karya Amin Maalouf. Kedua, ada sesuatu yang tidak bisa terbahasakan dengan bahasa-bahasa manusia. Ketakberhinggaan dan ketidakmampuan manusia membahasakannya. Hal ini meliputi masalah membahasakan Tuhan: logos yang tentu saja akan mengalami kesulitan untuk menembus theos.

Dengan melihat berbagai hal itu, maka dalam memahami sastra pun harus berlandas pada khittah sastra sebagai dunia mungkin, dunia yang bisa jadi tanpa solusi, tanpa kemutlakan dan menggugah, juga kompleks. Siapapun bisa memahami sastra sebagai sebuah teks, yang tentu mengandung sesuatu yang diandaikan obyektif. Ruang penciptaan yang menjadi basis bisa menjadi tumpuan terkait dengan sastra yang lepas dari idelogi atau sastra ideologis. Sastra juga tergantung pembaca. Dengan horison harapan pembaca, serta latar belakangnya, maka pembaca bisa menarik ke manapun sastra. Ia bisa menambah dan mengurangi nilai yang terkandung dalam karya sastra, sesuai dengan potensi dirinya.

Dalam kaitan ini, memahami sastrawan dari berbagai dimensi adalah sesuatu yang juga paling mungkin. Selain menulis karya-karya yang merespon dan tergugah oleh realitas yang terjadi, sastrawan juga membuat karya yang brillian yang menyangkut dunia sastra sendiri. Sebagaimana Chairil Anwar yang dianggap sebagai penyair yang bisa menerjemahkan gagasan modern yang diancangkan oleh Surat Kepercayaan Gelanggang dalam karyanya dan dianggap melakukan pembaharuan terhadap sastra Indonesia pada masa Pujangga Baru, juga pembaharuan bahasa Indonesia. Pun Sutarji Calzoum Bachri dianggap mampu melengkapi mata perpuisian Indonesia. Jika Chairil dianggap mata kanan, maka ia pun mata kirinya, yang ternyata mengambil basis lokal, dengan warna kultur Melayu, terutama mantra, sebagai penegas identitas perpuisiannya yang juga mampu melakukan pembaharuan terhadap corak perpuisian di Indonesia.

Selain itu, dalam sejarah sastra kita terbukti beberapa karya yang ditulis ‘demi sastra’ memang memiliki dimensi yang menarik dan berkualitas. Dalam prosa karya Iwan Simatupang, Putu Wijaya, Budi Darma dan lainnya. Pun pada puisi, seperti puisi Sapardi Djoko Damono, Afrizal Malna, Goenawan Muhammad, Subagio Sastrowardoyo, Acep Zamzam Noer, D Zawawi Imron, Linus Suryadi Ag, Kriapur, Franz Nadjira, Herry Lamongan dan lain-lainnya. Karya-karya itu menyimpan jejak pengetahuan yang sublim, yang meski tanpa berpretensi apapun, termasuk ideologi, telah memberikan begitu banyak arti bagi manusia dan kehidupan. Hal itu karena banyak sastrawan yang tak bisa melepas ideologinya dalam berkarya, di antara yang paling kental adalah ‘ideologi’ kemanusiaan.
Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq! (*)

Komentar

Sastra-Indonesia.com

PUstakapuJAngga.com