Politik yang Menyerah

Radhar Panca Dahana
http://www.gatra.com/

Ekonom peraih Nobel asal Amerika Serikat, Joseph Stiglitz, sekali memberi masukan dengan mengambil contoh India, Cina, dan Argentina sebagai negara-negara dengan karakteristik yang sama dengan Indonesia, yang ternyata jauh lebih berhasil dalam mengatasi krisis dan kini mencapai stabilitas serta mencatat pertumbuhan ekonomi yang fenomenal. Dengan cara, antara lain, Argentina misalnya, mendesak penghapusan utang, mengenyahkan bantuan IMF dan advis-advisnya, menahan liberalisasi bank dan perusahaan negara, serta mengendalikan pasar bebas, terutama dalam komoditas yang menjadi hajat hidup rakyat.

Sebagai respons, penanggung jawab utama ekonomi negeri ini, Boediono, berkilah dengan menyatakan bahwa kesalahan tidak dapat begitu saja ditimpakan pada utang luar negeri atau penyerahan perdagangan serta kurs pada rezim pasar bebas. Di bagian lain, otoritas ekonomi dan keuangan juga menegaskan kuatnya fundamental ekonomi untuk menghadapi guncangan kurs atau saham di bursa di pasar global.

Sang Nobelis, sekali lagi, mengoreksi semua pernyataan teknokrat di atas, terutama soal ketergantungan ekonomi kita pada fluktuasi nilai yang terjadi di luar. Lebih tepat dapat dikatakan, ekonomi kita sesungguhnya sudah menyerah(kan diri) pada kekuatan pasar dan (yang dimainkan oleh) para pemodal global, lengkap dengan sistem, cara berpikir, serta target-target profit mereka.

Hal itu tampak pada saat beberapa otoritas ekonomi dan moneter tidak dapat berkata lain selain "kita berharap gejolak dunia tidak berlangsung lama", menanggapi nilai perdagangan, bursa, dan kurs rupiah yang terjungkal cukup dalam, beberapa waktu lalu. Posisi ekonomi yang "berharap" itu sesungguhnya memperlihatkan ketidakberdayaan kita, sebagai realitas faktual yang tersembunyi di balik jargon "fundamental ekonomi yang kuat" (jargon yang persis sama disuarakan Mar'ie Muhammad, Menkeu di masa Soeharto, beberapa saat sebelum kita tenggelam dalam krisis berkepanjangan).

Semua itu menunjukkan, ekonomi Indonesia secara sistemik dan mekanistik masih belum bergerak jauh dari apa yang terjadi di masa Orde Baru. Dalam bahasa dan bentuk yang lain, substansinya tetap sama: penyerahan diri pada sistem dan mekanisme luar, yang tidak dapat kita sentuh, kontrol, atau kuasai.

Politik yang (sudah) menyerah (lebih dulu) itu kini juga terjadi di sub-sektor lainnya, menjadi pola para elite pengambil kekuasaan hingga di puncaknya. Berbagai kasus menggambarkan hal tersebut. Yang paling keras belakangan, misalnya, kisah para TKI yang mendapat perlakuan sewenang-wenang, pelecehan, hingga pembunuhan di negara rantau. Kisah yang bagi sebagian warga negeri ini terasa bagai luka yang menembus daging, tulang, dan hati mereka. Mengusik harga diri dan martabat mereka sebagai sebuah bangsa.

Namun lihatlah bagaimana pejabat kita yang berwenang mengatasi peristiwa tersebut: menyerahkan segalanya begitu saja pada otoritas hukum di negara bersangkutan. Tak tampak sebuah --katakanlah-- diplomatic pressure yang kuat dan penuh wibawa untuk, misalnya, negara yang bersangkutan meminta maaf secara terbuka dan melakukan aksi hukum (menjatuhkan hukuman maksimal) atau aksi sosial (perlindungan dan santunan) yang maksimal.

Dari kasus terakhir, pemukulan terhadap seorang wasit di ajang karate internasional, tampak benar lemahnya wibawa pemerintah dalam politik diplomasi. Ketika peristiwa yang sungguh memalukan itu mendapat reaksi yang minimum dari otoritas negeri setempat. Satu situasi yang tak pernah/mungkin terjadi pada pemerintahan-pemerintahan kita sebelumnya.

Bahkan dalam kasus perjanjian ekstradisi serta latihan militer, yang berkaitan dengan negara-mini Singapura, politik kita tampak gugup dan lemah. Terlihat pada kesibukan retoris yang terjadi di kalangan kabinet dan parlemen, sementara pihak lawan bergeming adem dengan posisinya yang kuat. Kita seperti terdesak untuk menyerahkan hasil akhirnya pada sabda lawan --yang selalu lebih sukses, selalu memegang kartu truf di momen-momen krusialnya.

Maka, beberapa bentuk hubungan, baik yang bilateral maupun multilateral, politik yang "menyerah" ini selalu menempatkan Indonesia terbawa arus utama yang diciptakan kekuatan-kekuatan besar dunia. Tidak hanya dalam forum-forum besar seperti PBB, APEC, dan AFTA, melainkan juga dalam konteks-konteks bilateral. Misalnya, dalam perjanjian dagang terakhir dengan Jepang, EPA, posisi Indonesia kembali minor ketika menyerah pada tuntutan sang counterpart yang meminta garansi perbaikan iklim usaha sebagai bekal kesuksesan perjanjian tersebut.

Masih cukup banyak contoh yang dapat disebut, sekadar untuk memperlihatkan bukti ketidakberdayaan kita. Bukti yang menengarai ketiadaan visi yang kuat dan solid (komprehensif) pada elite puncak. Sehingga tak lahir misi --untuk dilaksanakan eksekutif di bawahnya-- yang strategis, tangguh, berwibawa, dan mengundang respek atau rasa bangga rakyat sebagai konstituen pendukungnya.

Di mana masalahnya kemudian: pada kualitas kepemimpinan, mekanisme pemilihan, atau kondisi psikososial kita? Pertanyaan yang tidak perlu dijawab sang pemimpin itu sendiri. Tapi juga Anda. Kita semua.

*) Pekerja seni dan pemerhati budaya.

Komentar