Kisah Gelap Si Opsir Koppig

Sejarah dan legitimasi kekuasaan bagaikan dua sisi mata uang, selalu hidup berdampingan. Sejarah bisa membuat kekuasaan berdiri setegar batu karang, atau bahkan mampu membuat kekuasaan melempem bak kerupuk kena siram. Selama hampir 30 tahun lebih, sejarah Indonesia, khususnya pada peristiwa G30S 1965 yang kemudian diikuti oleh naiknya Soeharto ke tampuk kekuasaan, diselubungi kabut yang tak tersibakkan.

Judul Buku: Soeharto, Sisi Gelap sejarah Indonesia
Penulis: Asvi Warman Adam
Penerbit: Ombak
Cetakan: Pertama, Maret 2004
Tebal: xix + 204 halaman
Peresensi: Bonnie Triyana
http://suaramerdeka.com/

Entah disengaja atau tidak, yang jelas ketika pemerintah Orde Baru berkuasa, berbagai usaha penyeragaman versi sejarah mengenai peristiwa 65 dilakukan dengan gencar. Partai Komunis Indonesia (PKI) dipersalahkan sepenuhnya atas pembunuhan 6 perwira tinggi dan 1 perwira pertama Angkatan Darat. Pengambinghitaman PKI telah menyebabkan anggota dan simpatisan PKI dikejar-kejar, ditahan tanpa peradilan, dan dibunuh massal secara kejam.

Gelombang reformasi pada 1998 yang menghempaskan Soeharto dari kursi kepresidenan, memberi kesempatan kepada pelaku sejarah dan sejarawan untuk meneliti kembali peristiwa G.30.S 1965. Puluhan bahkan ratusan saksi korban 65 bersuara menuntut keadilan dan menuduh Soeharto sebagai dalang atas penderitaan mereka selama ini. Bersamaan dengan itu, seluruh versi sejarah yang pernah didirikan oleh Orde Baru runtuh berantakan. Sejarah versi Orde Baru dianggap omong kosong.

Rabu kemarin (10/03), Asvi Warman Adam, sejarawan yang memiliki perhatian pada sisi gelap Orde Baru meluncurkan bukunya, Soeharto, Sisi Gelap Sejarah Indonesia. Buku ini merupakan kumpulan artikelnya yang tersebar di berbagai media massa. Hampir semua tulisannya dinominasi oleh tema pembengkokan sejarah oleh Orde Baru cum Soeharto.

Pada Bab I, diuraikan intrik-intrik Soeharto untuk menggapai kekuasaan dan menyelamatkan dirinya sendiri. Soeharto dikenal sebagai jenderal Jawa yang mengadopsi nilai-nilai budaya Jawa dalam kehidupannya. Ia diam, sedikit senyum, tampak bersahaja, dan sederhana. Namun, di balik itu semua, Soeharto juga dikenal sebagai perwira yang gemar menikam rekannya sendiri. Dalam peristiwa 3 Juli 1946 misalnya, Soeharto turut bermain dalam percobaan kudeta yang gagal itu. Sehari sebelumnya, yakni pada 2 Juli 1946, Soeharto turut membebaskan para tahanan politik dari penjara Wirogunan, untuk lalu membawanya ke resimen Wiyoro. Di tempat itulah para tahanan poltik yang terdiri dari M. Yamin. Iwa Kusama Sumantri dan Dr. Sutjipto merumuskan sebuah surat yang intinya meminta Soekarno untuk menyerahkan kekuasaan kepada Tan Malaka. Dalam pertemuan itu turut hadir Mayor Jenderal Soedarsono, Komandan Divisi III APRI, yang mendukung upaya transfer kekuasaan (baca: kudeta) itu.

Dalam otobiografinya, Ucapan, Pikiran dan Tindakan Saya Soeharto mengisahkan, bertempat di markas resimen Wiyoro, dirinya didatangi oleh Ketua Pemuda Patuk, Sundjojo yang membawa pesan dari Presiden Panglima Tertingi APRI agar menangkap Mayjen Soedarsono. Soedarsono ditangkap dengan alasan turut dalam usaha kudeta terhadap Soekarno. Di satu sisi Soeharto merasa bimbang, karena baik Soekarno ataupun Soedarsono adalah dua orang pemimpinnya. Namun di sisi lain dia tak ingin kehilangan jabatannya hanya karena melakukan insubordinasi pada presiden.

Akal bulus pun disusun rapi oleh Soeharto. Ia meminta agar Sundjojo mengembalikan surat penangkapan Soedarsono dan meminta agar perintah diberikan melalui Panglima Besar Jenderal Soedirman. Sundjojo yang membawa kabar penolakan perintah presiden oleh Soeharto itu membuat Bung Karno berang. Dalam kesempatan itu ia mengatai Soeharto sebagai opsir koppig atau opsir keras kepala. Setelah itu, pada malam harinya, iapun segera menghadap Soedarsono sembari mengatakan ada orang yang ingin menculiknya (Soeharto tidak memberitahu Soedarsono bahwa sesungguhnya yang diperintah menangkap dirinya adalah Soeharto sendiri), ia juga meminta agar Soedarsono pindah ke resimen III Wiyoro. Pada saat yang sama, Soedarsono mengatakan pada Soeharto bahwa ia akan menghadap Soekarno keesokan pagi. Lalu diam-diam Soeharto memberitahu pihak Istana tentang apa yang akan terjadi di markas resimen Wiyoro, dan memersilahkan mereka untuk menangkap Soedarsono di Istana Yogyakarta (hal. 5-8). Lalu di manakah letak kelicikan Soeharto. Hal itu dapat dilihat dari cara ia untuk mengikuti perintah Soekarno tanpa harus dibenci oleh Soedarsono, yakni dengan cara membohonginya.

Dalam buku ini Asvi juga menekankan pentingnya Soeharto diadili. Ada tujuh alasan yang dikemukakan oleh Asvi tentang perlunya pengadilan Soeharto, pertama, bukti kejahatan Soeharto selama berkuasa sudah mencukupi, kedua, pengadilan Soeharto akan membuktikan pada khalayak bahwa telah terjadi penegakan hukum tanpa pandang bulu, ketiga, proses hukum ini akan mendatangkan kebaikan bagi keluarga (Soeharto), masyarakat, dan negara, keempat, menghindarkan pandangan buruk masyarakat, kelima, menghindarkan terulangnya kasus Soekarno pada masa lalu, keenam dan ketujuh, untuk pengungkapan peristiwa sejarah dan usia Soeharto sudah mencapai 80 tahun, sehingga perlu dipercepat proses peradilan terhadap dirinya. Tujuh alasan ini dikemukakan oleh Asvi sebagai jalan untuk mendorong proses peradilan Soeharto yang akhir-akhir ini terkesa bertele-tele.

Buku ini mampu memberikan informasi gamblang kepada kita tentang kaburnya sejarah Indonesia dan betapa darah melumuri jalan kekuasaan Soeharto. Melalui buku ini, Asvi Warman Adam menerangi ruang sejarah yang selama ini digelapkan oleh Orde Baru. Satu-satunya kelemahan buku ini ialah penyuntingan yang kurang ketat, di sana-sini masih dapat ditemukan susunan kalimat yang tak tertata dengan baik, sehingga untuk memahaminya perlu berulang-ulang membaca. Bagaimanapun, buku ini patut dihargai sebagai usaha pelurusan sejarah dan penegakan hukum di Indonesia.

Komentar