Memberhalakan ‘Kebebasan’ ala ‘Memo Indonesia’

Saut Situmorang*
Media Indonesia, 5 Agus 2007

LARUT malam di bawah banner depan Taman Ismail Marzuki (TIM). Saya yang hendak pergi ke Serang, Banten, menghadiri pertemuan komunitas sastra se-Indonesia, dipanggil Hudan Hidayat untuk gabung ngebir bersamanya. Waktu saya menemui Hudan, ternyata sudah ada beberapa orang, seperti Djenar Mahesa Ayu dan Richard Oh. Mereka baru saja mengikuti acara Pekan Presiden Penyair Sutardji Calzoum Bachri. Malam bertambah larut, bahkan hampir pagi. Lalu ada yang mengusulkan untuk menelepon Bang Tardji keluar dari hotel di depan TIM tempat ia dan keluarga menginap. Bang Tardji ditelepon dan tak lama kemudian ia keluar dan duduk bersama kami. Sejak tadi, perempuan bernama Djenar Mahesa Ayu itu macam-macam tingkahnya dan sekarang lebih gawat lagi. Sambil memegang-megang kepala Bang Tardji, yang selama sepekan diperingati sebagai penyair terbesar dalam sejarah sastra Indonesia modern, perempuan berpakaian sangat revealing itu mulai bermonolog menyebut ‘sosok’ kelamin lelaki berulang-ulang.

Karena mulai muak dengan pemakaian bahasa yang sangat minimalis dan sexist Chauvinist”! Hudan Hidayat sang ‘pembela kebebasan’ dan pencetus manifesto pembela kebebasan bernama seram Memo Indonesia diam tak berkata apa-apa. So much for freedom of expression!

***

Serang, Banten, dua hari kemudian. Dalam sebuah diskusi tentang ideologi dan estetika di Pertemuan Sastrawan Ode Kampung 2, Hudan Hidayat menyatakan baginya teks (karya sastra) adalah segalanya dan di luar teks tak ada apa-apa. Hudan juga mengklaim ideologi seseorang tidak harus sama dengan praktik kehidupan (berkarya) seseorang. Karena teringat pada malam di bawah banner depan TIM itu, saya merasa kasihan kepada orang itu. Kalau memang ia benar-benar percaya pada apa yang ia omongkan, sambil mengutip-ngutip ayat-ayat Alquran lagi, bahwa teks adalah segalanya dan di luar teks tak ada apa-apa. Lantas, untuk apa ia ribut-ribut dengan Taufiq Ismail membela-bela ‘kebebasan kreatifnya’ sebagai sastrawan? Untuk apa-apa ribut-ribut membuat (bersama tiga orang lain) Memo Indonesia lalu ‘mendeklarasikannya’ di Pusat Dokumentasi Sastra HB Jassin dan media massa, cuma agar teks seperti yang dihasilkannya diterima sebagai ‘karya sastra’ oleh dunia sastra Indonesia? Bahkan, menyerang Pernyataan Sikap Sastrawan Ode Kampung (ditandatangani ratusan sastrawan dan penggiat komunitas sastra dengan latar ideologi seni yang berbeda-beda dari Aceh sampai Lombok) yang prihatin terhadap kondisi dekadensi kultural dalam sastra kontemporer Indonesia dan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia! Kalau seorang Djenar Mahesa Ayu saja tidak dapat ditangani Hudan Hidayat dalam soal ‘kebebasan berpendapat’, bagi saya memonya itu cuma bullshit.

***

Sekarang mari kita simak isi memo mereka itu. Dengan bahasa yang begitu abstrak (mirip bahasa memo para birokrat kekuasaan!) Memo Indonesia ditulis dalam enam paragraf yang intinya tentang kemanusiaan dan kebebasan. Mereka menyatakan, “Kesempurnaan kemanusiaan adalah… toleransi atas keberagaman nilai, tempat warga bangsa-bangsa berbahagia atas perbedaan mereka.” Seandainya mereka benar-benar percaya atas konsep ‘toleransi’ dan ‘keberagaman nilai’, bukankah tidak seharusnya mereka menyerang Pernyataan Sikap Sastrawan Ode Kampung yang memang berbeda pandangannya atas apa itu ‘standar estetika’ dalam penulisan karya sastra, seperti yang dilakukan M Fadjroel Rachman dalam tulisannya di Media Indonesia (29 Juli 2007)? Pernyataan Sikap Sastrawan Ode Kampung (PSOK) jelas-jelas menolak ‘eksploitasi seksual’ sebagai ‘standar estetika’ karena setiap ‘eksploitasi’ apalagi yang dilakukan atas nama ‘kebebasan’ adalah perendahan atas nilai kemanusiaan. PSOK tidak tabu terhadap seks, tapi antieksploitasi seks demi eksploitasi seks itu sendiri. Contoh nyatanya adalah buku (yang diklaim kedua penulisnya sebagai ‘karya seni sastra’, tapi tanpa mampu dibuktikan dalam konteks kritik sastra!) berjudul Tuan & Nona Kosong oleh Hudan Hidayat dan Mariana Amiruddin. Saya lebih mendapat tekstase seksual yang berseni dari film Andrew Blake tentang seks seperti Paris Chic ketimbang novel post-novel Hudan dan Mariana. Alasannya, karena film Blake memakai seks seperti sudah seharusnya dan bukan dibuat-buat supaya kelihatan provokatif. Seks adalah teks itu sendiri dan dieksplorasi lewat berbagai posisi pandangan termasuk psikologi cerita. Istilah pasarannya, seks dalam film Andrew Blake bukan bumbu cerita, tapi harus ada. Mirip dengan teks-teks Marquis de Sade. Apa yang bisa saya dapat dari Tuan & Nona Kosong yang peristiwa penerbitannya saja dimulai (dengan sengaja!) dengan ‘polemik’ di koran Media Indonesia antara para pembuat Memo Indonesia dan Hudanis lainnya itu!

“Kami adalah manusia bebas. Berdaulat atas jiwa dan raga kami untuk mencipta kemanusiaan kami sendiri dalam kebebasan penciptaan tanpa penjajahan,” teriak Memo Indonesia lagi. Siapa rupanya yang melarang mereka ‘mencipta’! Siapa yang menghalangi mereka untuk berdaulat atas jiwa dan raga mereka! Kok, sepertinya para penulis memo itu memberi kesan sudah dirampas kebebasannya, bahkan hak atas jiwa dan raga mereka. Padahal memo mereka itu sangat bebas mereka iklankan ke mana-mana termasuk di SMS!

“Kemajuan dan kebebasan kemanusiaan adalah cita-cita kami. Perbedaan dan kerja sama adalah jalan kami. Hukum dan demokrasi adalah tempat kami mengembalikan segala keberbedaan,” demikianlah bunyi repetitif Memo Indonesia. Terus terang saya capek membacanya. Slogan melulu sih. Birokrat speak doang! Sebenarnya saya mengharapkan isi yang cerdas, lebih intelektual elaborasi idenya, dan lebih nyastra bahasa ekspresinya. Bukankah keempat pembuatnya orang-orang hebat semuanya (sastrawan, esais, redaktur majalah, cendekiawan) seperti yang mereka sendiri cantumkan sebagai penjelas nama mereka!

M Fadjroel Rachman dalam tulisannya di Media Indonesia, seperti yang saya sebut di atas, dengan gagah menyatakan, “Tidak ada pribadi Indonesia, tak ada kebudayaan Indonesia, manusia yang tinggal di negeri Indonesia adalah pribadi global…” Kalau memang identitas ‘Indonesia’ itu tak ada, lantas kenapa masih merasa perlu untuk memakai istilah ‘Indonesia’ dalam nama Memo Indonesia?

Sloganisme dan inkonsistensi dianggap akan memajukan kemanusiaan. Ambisi besar tentu wajar apalagi dalam diri para elite dunia ketiga pascakolonial yang rata-rata hidup di ibu kota negerinya. Motorway dan gedung pencakar langit dipercaya sebagai simbol kebebasan kemanusiaan. Bagaimana bisa bicara kemajuan kemanusiaan dan kebebasan individu di tengah-tengah kemiskinan dan ketakadilan sosial yang mengelilinginya! Dan, betapa naifnya pandangan politik segelintir elite dunia ketiga yang merayakan pribadi global dan kebudayaan global tanpa pernah sekalipun memeras otak mereka untuk menelusuri genealogi historis dari konsep globalisme itu sendiri.

“Apa artinya menjadi manusia Indonesia hari ini?” tanya Fadjroel Rachman dalam tulisannya itu. Dengan baik hati ia memberikan jawabannya sendiri, “Menjadi manusia global membubung tinggi bersama jiwa-jiwa bebas seluas Bumi, mencipta hari depan manusia bersama-sama secara global.”

Tak ada yang baru dalam slogan itu. Humanisme liberal dari abad 19 penuh dengan frase-frase indah tentang kebebasan dan kemanusiaan. Juga kesetaraan perempuan. Tapi, apa kenyataannya? Humanisme liberal menyebabkan agama Kristen mati di Barat dan kolonialisme terjadi di Asia, Afrika, dan benua Amerika. Dan, bukankah feminisme sebagai gerakan perlawanan perempuan justru lahir dalam era kekuasaan liberalisme! Sekarang kita saksikan kekuatan liberal paling besar dalam planet ini mengeksploitasi kekuasaan ekonomi dan politiknya untuk menghancurkan negeri-negeri dunia ketiga kecil (Amerika Latin, Vietnam, Afrika, Afghanistan, Irak) yang tidak mau tunduk dalam kebebasan dan kemanusiaan ala Paman Sam.

Sebagai elite dunia ketiga, manusia mana yang akan Anda bela? Kebebasan siapa yang akan Anda rayakan? Apakah manusia Indonesia memang termasuk yang dianggap manusia dalam kemanusiaan global? Apakah kebebasan manusia Indonesia termasuk yang dirayakan dalam kebebasan kemanusiaan global? Mana buktinya?!

Ada beberapa kawan dan kenalan yang seharusnya berangkat ke Amerika Serikat tiba-tiba tidak jadi berangkat, padahal mereka diundang institusi-institusi Amerika sendiri untuk datang. Ternyata Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta tidak memberikan mereka visa. Alasannya sangat sepele, yaitu nama mereka nama orang Arab. Kalau politik rasisme sudah menjangkau nama, masih tidak malu Anda mengaku-ngaku sebagai humanis liberal?

* Saut Situmorang, esais, tinggal di Yogyakarta
Sumber: http://cabiklunik.blogspot.com/2007/08/tifa-memberhalakan-kebebasan-ala-memo.html