Saling Rindu Balai Pustaka dan Sastra

Sjifa Amori
http://www.jurnalnasional.com/

Pernah jadi acuan karya sastra di Indonesia. Kini, berusaha lagi menjadi barometer penerbitan sastra di Indonesia.

Jika sudah sejak 1995 kalangan seniman gusar akan peran Balai Pustaka yang semakin minim dalam mengangkat harga diri dunia sastra, apalagi saat ini? Jangan-jangan benar kata sastrawan Ibnu Wahyudi. Bahwa, kegusaran itu sudah digantikan sinisme tentang kemampuan Balai Pustaka sebagai pembangkit ruh sastra Indonesia.

Gedung Balai Pustaka boleh jadi masih tegak berdiri. Tapi pesonanya telah lama runtuh. Tak perlu jeli, melangkahkan kaki ke pelataran parkirnya saja, sudah terasa kesan "ditinggalkan". Terasa usang dan jauh dari menarik. Ibarat sebuah kapal, menurut, Direktur Utama Balai Pustaka, Zaim Uchrowi, memang sudah karam. Meski tak berarti tak bisa kembali berlayar dengan segala kemegahannya.

Meski di dalam gedungnya bercokol pula lembaga bergengsi American - Indonesian Exchange Foundation (AMINEF) yang menawarkan beasiswa sangat bergengsi, Fulbright. Toh dekorasi di lantai 6 yang ditempati lembaga itu jauh berbeda dengan lantai 3 di mana sang Dirut Balai Pustaka berkantor. Juga jauh berbeda dari toko buku Balai Pustaka di bagian terluar lantai dasar yang menjual buku-buku terbitan Balai Pustaka.

Tak mesti gedung mewah memang untuk menguatkan image yang positif. Tapi tampil baik, bersih dan asri, kan harus. "Setidaknya untuk menimbulkan rasa bangga bagi pembaca sastra yang khusus datang ke Balai Pustaka, baik karena harus membaca, karena terpaksa membaca, ataupun yang memang ingin membaca buku-bukunya," kata Ibnu Wahyudia saat dihubungi Jurnal Nasional usai mengajar di Fakultas Ilmu Budaya kampus Universitas Indonesia, Depok.

Gejala penurunan popularitas Balai Pustaka ini, menurut Zaim, mulai terjadi sejak akhir 80-an. Yaitu ketika Balai Pustaka tidak lagi dikawal para penulis. Namun dimanajeri pekerja biasa yang tidak besar dalam kultur tulis menulis. "Akhir 80-an, Balai Pustaka sempat dipimpin oleh Subagio Sastrowardoyo." Subagio yang merupakan penyair, penulis cerita pendek dan esei, serta kritikus sastra Indonesia ini dianggap mampu mempertahankan peranan Balai Pustaka dalam dunia sastra Indonesia.

Mulai bangkit
Pada pertengahan 90-an pun, masih menurut Zaim, Balai Pustaka terbilang bangkit secara bisnis. Tapi tetap ada yang hilang. Secara substantif, jiwa penerbit sastra dan budayanya menurun sekali. Diakhiri dengan ketidaksiapan institusi dan timnya menghadapai status Persero yang harus sigap menghadapi perubahan zaman beserta kesulitan kompetisinya.

Dan Balai Pustaka pun resmi makin terpuruk ketika pemerintah mencabut dukungannya. Sampai-sampai posisi direktur utamanya kosong dan hanya jadi bahan tertawaan jika ditawarkan. Apalagi, Balai Pustaka mengemban beban rugi, sampai minus 55 milyar. Tapi Zaim yang diangkat sebagai Direktur Utama PT. Balai Pustaka persero pada 14 Juni 2007, percaya akan kekuatan Balai Pustaka jika berjalan tepat pada track yang pernah dilaluinya.

"Kalau mencoba mengambil kesempatan bisnis di track lain, banyak penerbit lain yang sudah lebih jago. Kita tidak punya modal internal dan jiwa serta spirit ke sana. Jadi biarkan itu digarap penerbit lain. Sementara Balai Pustaka fokus sebagai penerbit pengembang karakter bangsa. Kita merasa bidang itu sebenernya masih kosong," ujar Zaim saat disambangi di kantornya, di Jl. Gunung Sahari Raya No. 4, Jakarta Pusat, Senin (9/6).

Soal keterkaitan sastra dan perkembangan karakter bangsa, J.J. Kusni juga pernah mengutarakannya. Dalam literatur Karya Sastra dan Pembangunan Karakter Bangsa itu, J.J. Kusni menyinggung kembali pendapat Max Lane, pemerhati masalah Indonesia dan eseis Australia, yang pernah menuliskan artikel Post-New Order Literature and the Country's Nation Building di harian The Jakarta Post, Jakarta ( 31 Agustus 2002). Max Lane mendasari artikel tersebut pada premis bahwa "salahsatu ciri bangsa modern terletak pada tubuh sastra nasionalnya. Pada titik tertentu dalam perkembangannya bangsa- bangsa sebagai suatu kolektif massa rakyat yang menyepakati perspektif budaya bersama, sebuah sastra nasionalmuncul kekehidupan dan diakui. Di Indonesia, adanya sastra nasional modern, sejak awal merupakan salah satu komponen sentral perjuangan nasional".

J.J .Kusni yang memiliki gelar doktor sejarah pada I'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (I'EHESS), Paris, ini, mengatakan sastra nasional berkembang sejajar dengan perkembangan bangsa ini untuk menjadi Indonesia. Gagasan dan debat tentang nasionalisme, tentang keindonesiaan, justru telah mendahului kelahiran organisasi-organisasi politik bertingkat nasional, seakan-akan memperlihatkan bahwa sastra-seni sebagai "republik merdeka", merupakan tenaga pembidas yang kemudian disusul usaha pelaksanaannya oleh rupa-rupa organisasi.

Karena itulah Balai Pustaka harus mampu menghidupkan ruh ini lagi dalam kegiatan penerbitannya. Menjadi pembangun dan pengembang karakter bangsa. Tanpa mengabaikan maraknya persaingan bisnis dan unsur profit. Tentu ini perlu kecakapan dalam hal manajerial yang business oriented. Dan perlu solusi yang konkret dalam hal meraih untung. Atau paling tidak menambal "lubang" kerugian yang dideritanya.

Dalam tulisan yang dipresentasikan pada Seminar Internasional Kesastraan 2007, Ibnu yang pernah menjadi dosen tamu di Hankuk University of Foreign Studies, Seoul, Korea Selatan, mengemukakan jalan keluar konkret dengan sangat optimistis. Optimisme ini muncul karena kini Balai Pustaka sudah dipimpin orang yang tepat. Dengan catatan, pola kerja mengejar proyek tanpa memikirkan untung rugi harus ditiadakan. "Termasuk korupsinya."

Kiblat sastra
Menurut Ibnu, dengan posisi Balai Pustaka yang masih selamat dan hidup hingga saat ini, masih besar harapan menjadikannya sebagai kiblat sastra. Seperti juga Dewan Bahasa dan Pustakanya Malaysia.

"Kalau di Indonesia ada Gramedia dan Mizan ya nggak apa-apa. Tapi Balai Pustaka yang usianya hampir 100 tahun mestinya harus mempunyai peran yang lebih strategis dan jelas. Dan memang harus dikelola dengan profesional agar bisa bersaing. Kalau Saman lahir dari Kepustakaan Populer Gramedia, artinya Balai Pustaka kan bisa melahirkan karya monumental juga dengan cara lain. Macam-macamlah jalannya. Sayembara dengan imbalan kontrak dan bayaran sangat tinggi. Atau cara lain agar naskah bagus jatuhnya ke Balai Pustaka. Yang pasti harus punya tim atau orang yang tugasnya mengamati dan memburu bakat, jadi bukan hanya menerima naskah dan mempertimbangkan untuk diterbitkan atau tidak. Tapi memiliki tenaga yang jeli dan peka untuk tahu siapa penulis yang pada 5 hingga 10 tahun ke depan akan jadi sastrawan hebat," ujar Ibnu yang juga pernah menyunting karya terbitan Balai Pustaka pada 1980-an. Seperti Lembar-lembar Sajak Lama (kumpulan sajak P. Sengodjo) tahun 1982 dan Pahlawan dan Kucing (kumpulan cerpen Suripman) tahun 1984.

Eksistensi Balai Pustaka saat ini, meskipun dengan semua ketidakpopulerannya adalah sebuah point yang baik untuk memulai. Belum lagi, statusnya sebagai alat dan saksi perjuangan sastra kemerdekaan, membuatnya jadi lembaga pemilik kekayaan negara yang berlimpah.

"Di perpustakaaan kita masih banyak sekali buku-buku zaman Belanda. Itu semua harta kekayaan Balai Pustaka. Dan banyak orang, sastrawan, termasuk saya sendiri yang berhutang karena dibantu dibesarkan oleh Balai Pustaka. Itu bisa dimobilisasi jadi kekuatan yang akan bagus. Seluruh karya klasik kita sampai sekarang masih laku keras. Seperti Sitti Nurbaya, Salah Asuhan, Layar Terkembang, dan banyak lagi. Kamus kita juga masih jadi andalan," kata Zaim yang pernah bergabung dengan majalah Tempo dan memprakarsai berdirinya Republika hingga pernah menjadi pimpinan redaksi koran tersebut.

"Kita yang mengawali buku-buku budaya. Buku babon induk sejarah nasional juga adanya di Balai Pustaka," tambah Zaim.

Sejarawan Ceko, Milan Hubl, pernah mengatakan, langkah pertama menaklukkan sebuah bangsa adalah dengan memusnahkan ingatannya. Hancurkan buku-buku, kebudayaan, dan sejarahnya. Lalu, perintahkan seseorang untuk menulis buku-buku baru, membangun kebudayaan baru, dan menyusun sejarah baru. Tak akan lama, bangsa itu mulai lupa pada masa kini dan masa lampaunya. M. Hasan Basri mengungkapkan itu semua dalam bukunya Buku dan Karakter bangsa. Dalam rangkuman buku tersebut di situs id.shvoong.com, diutarakan juga pernyataan bahwa buku tidak hanya menjadi kekuatan yang mampu mengubah sebuah bangsa lebih baik, namun buku juga bisa membuat suatu bangsa lupa ingatannya-seperti yang dikatakan Hubl, lupa akan sejarah bangsanya,
tidak ingat akan budayanya serta kehilangan karakter dan identitas bangsanya. Peran ini jelas sangat bisa dimainkan Balai Pustaka.

Pembuktian identitas
Apalagi, di awal pendiriannya, Balai Pustaka ditujukan untuk pembuktian identitas juga. Yaitu pengembangan bahasa-bahasa daerah utama di Hindia-Belanda. Seperti bahasa Jawa, Sunda, Melayu, dan Madura. Salah satu novel dalam bahasa Melayu terbitan Balai Pustaka kala itu yang ternama berjudul Siti Noerbaja karangan Marah Roesli, seorang penulis dari Minangkabau. Era itu kemudian jadi penanda penyebaran sastra Jawa Modern. Jumlah buku berbahasa Jawa lebih banyak dibandingkan yang berbahasa Melayu.

Dari penelusuran George Quinn, pada katalog Balai Pustaka di 1920, ada 40 buku berbahasa Madura, 80 judul berbahasa Melayu, hampir 100 buku berbahasa Sunda, dan hampir 200 berbahasa Jawa. Di tahun ini pula lahir novel Serat Rijanto karangan Raden Bagoes Soelardi yang menjadi tonggak sastra Jawa modern.

Dengan modal dan tujuan identitas bangsa itulah, Balai Pustaka di bawah Zaim bertujuan berkembang sampai ke wilayah Asia Tenggara. Kita bisa mainkan betul pada level Asia Tenggara. "Saya pernah ke Mindanao, Filipina. Ternyata masyarakat di sana bisa berbahasa Melayu. Mereka menyebutkan buku-buku Indonesia. Kemudian di Vietnam dan Kamboja, ada perkampungan Cham dengan masyarakat berbahasa Melayu. Di Thailand juga demikian. Kalau Balai Pustaka bisa menjangkau mereka dan melayani kebutuhan masyarakat nusantara lama ini, akan sangat berarti bagi kita untuk masuk ke tataran regional.

Tapi ini harus diawali dari tingkat nasional dulu. Dari sudut pandang pembaca dan penulis, Ibnu lalu menambahkan, "Setidaknya menimbulkan rasa bangga orang terhadap Balai Pustaka. Apalagi setengah mati susahnya mencari buku-buku Balai Pustaka. Begitu dapat desainnya kuno. Jadi harus memikirkan agar buku-bukunya dikemas dengan desain yang menyebabkan orang bangga membawanya kemana-mana. Harus ada revolusi desain. Tinggal bagaimana Zaim mampu membenahi dan menunjukkan bahwa Balai Pustaka bukan tempat pembuangan naskah yang nggak dimuat di penerbit lain. Tapi kalau bisa, Balai Pustakalah yang pertama kali dikirimi. Makanya harus ada imbalan yang layak. Harus tranparan mengenai jumlah dana kalau ada proyek. Dan kalau ada naskah tidak dimuat, alasannya juga harus jelas."

Memang sampai saat ini belum ada rencana Balai Pustaka untuk "menagih utang" pada sastrawan yang pernah turut dibesarkannya. Karena masih muda usia kepemimpinan Zaim, ia mengaku masih bebenah di dalam. "Cuci piring" bekas pesta yang lalu, baru mulai stratgei ke luar. Supaya pengarang juga tidak kecewa bekerjasama dengan Balai Pustaka.

Dalam waktu dekat ini, Balai Pustaka berencana menerbitkan ulang karya lama. Misalnya Polemik Kebudayaan (1948) karya Achdiat Karta Miharja, karena dirasa relevan dengn kondisi Indonesia saat ini. Belum ada buku baru pun, Balai Pustaka takkan kekurangan bahan. Ia tentu takkan kering dengan harta kekayaan sastra dan budaya yang, sebenarnya, bisa diolah, dikemas, dan dimanajeri kembali dengan pendekatan yang disesuaikan perkembangan zaman.