Langsung ke konten utama

Menengok Teater Pembebasan di Indonesia

Hasta Indriyana
http://www.suarakarya-online.com/

Teater menunjukkan satu konsep bahwa ia sesungguhnya adalah segala macam peristiwa yang terjadi di atas pentas yang mengandung cerita, dipertontonkan dan dilakonkan oleh pemain (aktor). Teater merupakan suatu kesatuan yang diciptakan oleh pemain, pengarang cerita, dan penonton (Asrul Sani). Definisi di atas mengandung pengertian adanya proses kolektif dalam sebuah pengalaman kelembagaan (organisasi), kaidah berkesenian (artistik), dan orientasi proses (idiologi), atau Organisasi-Artistik-Orientasi (OAO). Pengertian teater di atas penting dalam hubungannya dengan paparan Teater Pembebasan (TP) di Indonesia di bawah ini.

Ngomong tentang TP berarti berbicara tentang pendidikan, sebab ia sebenarnya media pendidikan bagi rakyat. Itu artinya mau tak mau mesti menyinggung Paulo Freire. Pendidikan yang dimaksudkan adalah pendidikan yang menjadi wadah pembebasan kesadaran atas suatu realitas yang didominasi oleh elite politik. Kesadaran yang dimaksudkan Freire berarti usaha mengembangkan kesadaran pasif dan reseptif ke arah kesadaran kritis agar manusia terus-menerus bertindak sebagai subjek yang mengubah dunia, memasuki sejarah dan mengembangkan kebudayaan. Maka proses pendidikan di dalamnya sangat ditekankan aspek subjektivitas orang-orang yang terlibat. Tidak ada istilah ‘guru dan murid’, mediator menggali pendapat dengan bertanya, misalnya: kenapa, bagaimana, siapa, sementara semua yang ikut terlibat aktif, mengungkapkan, membahas, menyarankan, memutuskan, dan merencanakan.

Pemikiran tersebut awal mulanya adalah kenyataan adanya penguasa dan yang dikuasai, penindas dan tertindas. Masyarakat tertindas yang dimaksudkan adalah masyarakat yang selama ini tenggelam dalam mitos-mitos yang ditiupkan golongan penindas-elite penguasa. Harapan dari pendidikan ini dapat memberikan suatu kesadaran total pada masyarakat bahwa ketika ia hadir di dunia ini sebagai manusia maka ia mengalami dunia sebagai realitas objektif, tidak bergantung pada siapa pun. Munculnya pendidikan dialogis Freire ini merupakan antisipasi terhadap kekuatan penekanan kaum penindas yang membakukan dan mematikan kesadaran kritis masyarakat beserta hak-hak politiknya. Sebab kondisi semacam ini bakal melahirkan masyarakat yang pasif, yang selalu mengiyakan apa yang mereka alami sebagai akibat dari tindakan-tindakan penekanan pihak penguasa.

Nah, pada umumnya rakyat kebanyakan tidak memiliki kesanggupan untuk membebaskan diri dari penindasan dan penekanan tersebut. Anggapan masyarakat selama ini adalah bahwa penindasan tersebut dikarenakan takdir manusia, di antara sesama korban (rakyat tertindas) terjadi saling salah-menyalahkan, bahkan rakyat tertindas tidak merasa ditindas dan malah tercipta kebergantungan bagi hidup mereka. Akhirnya rakyat terbiasa dalam keadaan dikuasai kekuatan-kekuatan politik sehingga tidak bisa menangkap tugas-tugas zaman. Freire kemudian mengenalkan model pendidikan dialogis sebagai upaya melahirkan kebebasan kesadaran rakyat tertindas terhadap kondisi yang selama ini menekan. Pendidikan yang dimaksudkan berintikan pembebasan kesadaran dengan terus-menerus memancing mereka untuk berdialog, memberikan mereka nama, karena hanya dengan cara demikian mereka dapat merubah dunianya.

Sebagai alat perubahan rakyat, teater kemudian dipakai sebagai media pendidikan penyadaran. Pemikirnya adalah Augusto Boal, Brazil yang kemudian konsep turunan pemikiran Freire tersebut disebarkan di Amerika Latin, Afrika, dan Asia. Sementara itu di Rusia setelah revolusi tahun 1917 masyarakat memraktekkan teater sosial secara keras. Teater Rusia pada awalnya hanya dipertunjukkan di kalangan menengah ke atas, kemudian menyebar setelah revolusi kaum buruh di mana mereka tidak pernah berkesempatan menyaksikan pementasan teater. Agar kaum buruh dapat mengerti apa yang dipentaskan, tentu ada metode tertentu yang digunakan. Maka dari situlah kemudian lahir apa yang dikenal dengan TP. Di sana, metode ini lazim disebut sebagai aliran realisme-sosialis.

Di Indonesia, fenomena TP dimulai pada dasawarsa 1970-1980 ketika pembangunan dipagari jargon ‘demi keamanan dan stabilitas’, yaitu ketika kebebasan dibelenggu demi kekuasaan. Ketika militer masuk kampus pada tahun 1978 kemudian disusul peristiwa Malari, kerusuhan-kerusuhan di hampir semua wilayah, dan semakin kentara kesenjangan antara si kaya dan si miskin, maka para aktivis, intelektual, seniman, jurnalis, dan pendidik turun ke masyarakat untuk memberikan penyadaran-pembelaan.

Di era sebelum itu, perkembangan teater di Indonesia menunjukkan kaitan dengan upacara adat dan keagamaan-tradisional, yaitu menonjolkan unsur utama yang berupa cerita, pelaku, dan penonton, sedangkan teater istana lebih banyak mengambarkan gagasan-gagasan kesantunan, kehalusan perasaan, dan keagungan. Pada 1950-an berdirinya Akademi Teater Nasional Indonesia (ATNI) di Jakarta dan Akademi Seni Drama dan Film Indonesia (ASDRAFI) di Yogyakarta, menunjukkan perkembangan teater modern Indonesia. Sejak tahun 1958 sampai tahun 1963 dikenal dengan zaman keemasan teater yang pertama.

Zaman keemasan teater kedua, yaitu ketika didirikan Taman Ismail Marzuki (TIM) di bawah kepengurusan Dewan Kesenian Jakarta (DKJ), pada 19 Juni 1968. Perkembangan teater kemudian tidak terlepas dari segala macam bentuk kebijakan dan aturan yang dikeluarkan pemerintah Orde Baru sehingga pekerja-pekerja teater terjebak dalam penafsiran-penafsiran terhadap keinginan pemerintah. Hal tersebut menciptakan kesenjangan antara pekerja teater dengan penontonnya. Akibatnya adalah kemandekan perkembangan teater di dasawarsa 1980-an.

Maka kemudian mendorong kelompok kerja teater muda untuk menciptakan suatu teater yang dapat menyatukan penonton dengan pemain. Kemunculan kelompok-kelompok ini sebagai bentuk kepedulian sosial terhadap kondisi masyarakat. Maka naskah-naskah yang ditulis menampakkan komitmen sosial mereka. Konsep teater seperti ini kemudian dikenal dengan istilah Teater Demokratik, yaitu teater yang gagasannya terlebih dahulu ditawarkan penonton. Dari sinilah kemudian mendorong lahirnya gagasan mengenai teater sebagai media pembebasan.

Menyebut beberapa nama yang konsisten pada teater pembebasan, misalnya Simon HT dengan Kelompok Teater Rakyat Indonesia (KTRI), Emha Ainun Nadjib dengan Teater Dinasti, Fred Wibowo dengan Puskat, dan Brotoseno dengan Teater Urakan-nya. Prosesnya, sebelum naskah disusun selalu dimulai dengan diskusi, semua dilakukan dalam kerja kolektif. Prinsip tersebut tidak jauh berbeda dengan prinsip-prinsip TP yang dikembangkan Philliphine Educational Theatre Association (PETA), yaitu OAO.

Munculnya faham teater sebagai media pembebasan merupakan salah satu upaya menciptakan demokrasi kebudayaan dan demokrasi politik yang selama ini dibekukan demi kepentingan pihak penguasa. Kemunculannya karena kondisi yang melahirkan iklim demokrasi kebudayaan dan demokrasi politik dapat menciptakan iklim kebebasan untuk berekspresi dan berkreasi kepada para pekerja kesenian. Hal tersebut dapat mengancam status quo pihak penguasa karena dengan kebebasan yang ada itu para pekerja teater dapat menciptakan bentuk-bentuk karya seni yang tidak selaras dengan apa yang diinginkan pihak penguasa, yaitu karya seni yang mempertanyakan kekuasaannya.

Pada perkembangannya, TP begitu banyak mengalami gempuran baik internal maupun dari luar dirinya. Tantangan itu misalnya tentang ruang masyarakat tertindas yang ternyata bukan ruang kosong, artinya negara juga mengoperasikan model-model politik kekuasaan, termasuk ‘pihak-pihak yang lain’ di dalamnya. Di dalam masyarakat sendiri juga berhadapan dengan berbagai kekuatan dalam berbagai bentuk. Tantangan yang lain misalnya tidak semua seniman yang punya kepedulian dan konsen pada kegiatan seni-kebudayaan bersikap tak acuh, bahkan sinis. Hal ini berkaitan dengan psikologi kesenimanan, misalnya kerja-kerja aktivis TP jauh dari popularitas, tidak mungkin ditulis di koran, cap ‘seniman orderan LSM’, dsb.

Ada juga misalnya stigma PKI yang dicurigakan masyarakat kepada aktivis TP. Sejarah Indonesia memiliki pengalaman gelap ketika Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) dianggap sebagai ‘penjahat komunis’ oleh penguasa Orde Baru, sehingga stempel PKI pun dipakai negara untuk melakukan pembatasan terhadap upaya-upaya di luar negara. Tentu hal ini turunan dari stigmatisasi negara di dunia kesenian, sebab di luar dunia kesenian juga demikian, misalnya gerakan mahasiswa, petani yang menolak menanam tebu dicap sebagai anti-pembangunan; anti-pembangunan dicap anti-pancasila; anti-pancasila dicap sebagai PKI. Ketika negara mengecap PKI pada orang, kelompok orang, atau aktivitasnya sebagai PKI maka tidak harus negara yang mengeluarkan energi untuk melakukan pembatasan, masyarakat sendiri juga sudah defensif.

Tindakan represif pemerintahan Orde Baru yang dilakukan di tahun-tahun itu merupakan antisipasi pemerintah terhadap kemunculan faham seni untuk rakyat (L’art pour engage) yang pernah didengungkan Lekra. Ketakutan pemerintah Orde Baru kemudian diejawantahkan lewat politik kebudayaan, yaitu yang terpaku pada program stabilitas, harmonis, tanpa konflik guna mendukung pembangunan. Karena adanya penekanan dan pengendalian pihak penguasa terhadap teater, mendorong pekerja-pekerja teater melakukan semacam perlawanan untuk membebaskan teater dari kepentingan pihak penguasa. Mereka akhirnya kembali memilih bentuk-bentuk teater yang membumi, yang kembali pada persoalan masyarakatnya sebagai penerima karya mereka.

Gempuran terhadap TP yang berhubungan dengan masyarakat sasaran, misalnya setelah masyarakat ditinggal aktivis TP, lantas proses teater pembebasan mandek. Pengalaman TP yang dilakukan Joko Kamto (saat ini aktif di Kyai Kanjeng) dan Eko Winardi (keduanya aktivis KTRI) di Weleri, Kendal, disebabkan rata-rata pemuda-pemuda di sana setelah kawin memilih hengkang dari desanya dengan tuntutan utama ekonomi. Maka, menurut Simon HT, sesungguhnya TP tidak bisa berdiri sendiri, yang paling tepat apabila TP menjadi bagian dari proses pengorganisasian rakyat. Mediator-aktivis TP beserta metodologi dan orientasi yang diusungnya selayaknya menjadi bagian rakyat, terlibat dalam permasalahan-permasalahan rakyat. Hal ini mengandaikan ada sebuah lembaga yang menyelenggarakan pendidikan rakyat yang memberdayakan rakyat lalu di sana diperkaya dengan metode TP.

Wah, tapi hidup di sebuah negara di bawah cengkeraman kapitalis yang di sana rakyat dijejali material dan pernik-pernik modernitas, segala yang ditawarkan tidakkah lebih ‘aduhai’ dan mampu menjawab semua kebutuhan? ***

* Penulis adalah Manajer Komunitas di Yayasan Tandabaca, Yogyakarta.

Komentar

Sastra-Indonesia.com

PUstakapuJAngga.com