Refleksi Kebudayaan 66 Tahun Merdeka

Sihar Ramses Simatupang
http://www.sinarharapan.co.id/

Segala konflik yang terjadi di wilayah Indonesia belakangan, tak lepas dari hancurnya mitologi dan kesakralan di tiap wilayah. Ini karena kesalahan rencana pemerintah Republik Indonesia dalam membangun makna persatuan di masa lalu.

Kepala desa, kepala kampung, kepala hutan, para datuk dan pemuka adat, yang semula dihormati, lengkap dengan segala kesakralannya selama puluhan tahun telah digantikan pejabat pemerintahan sejak masa Demokrasi Terpimpin maupun Orde Baru. Keunikan masing-masing daerah ditinggalkan dan fokus pada kebudayaan nasional. Seolah, kebudayaan Indonesia adalah satu.

Demokrasi Terpimpin mengeluarkan indoktrinasi, sementara Orde Baru mengeluarkan kebijakan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). Persatuan dan kesatuan dipaksakan untuk kesewenangan terhadap keberagaman budaya. Penyamaan sistem kepemimpinan masyarakat ini bukan hanya di level provinsi, tapi juga hingga pedesaan.

Seperti diungkapkan sejarawan Taufik Abdullah, kebijakan yang paling parah adalah kebijakan Orde Baru yang melahirkan undang-undang tentang pemerintahan desa yang diberlakukan dari wilayah Sabang sampai Merauke. Ini membuat sistem pemerintahan pun menjangkau hingga desa.

“Undang-undang yang mengatur hingga ke sistem desa itu adalah puncak dari kesewenangan kebudayaan Orde Baru. Sistem pemerintahan disamakan dari Sabang sampai Merauke, mitos daerah hilang, krisis kepemimpinan mengalami tingkat keparahan. Palembang dan Minang masih lumayan, tapi bagaimana dengan di Aceh, Maluku, misalnya. Pemerintah beranggapan mereka bisa kuat ketika kekuatan sosial di daerah-daerah dihancurkan,” ungkapnya.

Karena itulah, sewaktu Habibie tampil setelah lengsernya pemerintahan Soeharto, yang pertama dilakukan adalah otonomi daerah. “Nah, ketika itulah orang jadi mengingat kembali, muncullah masyarakat adat yang menuntut tempat mereka di wilayah Bhinneka Tunggal Ika. Itu kan ikatan lama, mereka pun mencoba menegakkan kembali,” papar Taufik.

Desalah yang kemudian porak poranda. Ketika Orde Baru jatuh, misalnya, pedesaan kehilangan jaring pengamannya, ikatan lama sudah hancur oleh kekuasaan. Maka, seperti yang kerap diberitakan di media massa, konflik kerap diselesaikan bukan oleh tokoh, pemimpin, kepala adat yang berwibawa.

Konflik terjadi, mulai dari wilayah di Maluku, Palu, Kalimantan, hingga Jawa dan Sumatera. Taufik menyebutnya sebagai “spiral kebodohan yang menukik ke bawah”, satu tindakan bodoh ditanggapi tindakan bodoh, tahu-tahu antartetangga desa pun berkelahi.

Kesalahan lain, bagi Taufik, pandangan pemerintah bahwa bangsa ini adalah warisan nenek moyang. “Kalimat 'kita ini warisan nenek moyang' adalah konyol. Bangsa adalah sesuatu yang direncanakan, sesuatu yang konstruktif, bertolak dari cita-cita dan aspirasi satu dengan yang lain. Indonesia didirikan dari sikap bahwa kita bersatu, wilayah yang sengaja dibuat dan bukan diwarisi,” tambah Taufik.

Dukungan Merdeka

“Kami, Presiden Republik Indonesia, menetapkan Ingkang Sinohoen Kanjeng Soesoehoenan Pakoeboewono Senopati Ing Ngalogo Abdoerrahman Sayidin Panotogomo Ingkang Kaping XII, ing Soerakarta-Hadiningrat pada kedoedoekannya dengan kepertjayaan bahwa Seri Padoeka Kanjeng Soesoehoenan akan mentjoerahkan segala pikiran, tenaga, jiwa dan raga oentoek keselamatan daerah Soerakarta sebagai bagian dari pada Repoeblik Indonesia...”

Cuplikan piagam kedudukan itu diberikan Presiden Soekarno pada 19 Agustus 1945 kepada Soesoehoenan Pakoeboewono XII dan KGPAA Mangkunagoro VIII pada kedudukan sebagai Kepala Daerah Istimewa.

Inilah secuplik dari rentetan pengakuan terhadap proklamasi kemerdekaan dari pascapenculikan yang dilakukan aktivis mahasiswa di Rengasdengklok, pernyataan dan proklamasi kemerdekaan Indonesia di Pegangsaan Timur hingga kumandang kemerdekaan Republik Indonesia. Setiap wilayah akhirnya menyatakan kedaulatan Indonesia sebagai kedaulatan bersama.

“Ketika proklamasi sebutlah ada sekitar 100 orang yang tahu tentang kemerdekaan itu. Tetapi, beberapa hari kemudian, Jakarta mengadakan demonstrasi untuk mendukung ratusan ribu orang di Ikada. Mereka mendukung Soekarno-Hatta. Jadi bagi saya, 10 November dapat dijadikan seabgai konfirmasi keabsahan momen 17 Agustus itu,” ujar Taufik.

Indonesia telah merajut tonggak sejarah sejak Sumpah Pemuda yang dihadiri wakil gerakan pemuda di masa itu. Proses ini juga merupakan konfirmasi dari proses yang telah berjalan baik oleh pemuda Indonesia di Belanda, misalnya. Sumpah itu seakan merupakan sebuah komuni. “Bangsa ini kan bangsa yang dibikin oleh orang kota dan terpelajar,” papar Taufik.

Sebagaimana disebut oleh Taufik, Indonesia banyak menampung sejarah pergolakan dan negeri ini mampu semakin berdaulat.

“Hanya repotnya, belakangan ada kecenderungan Jawanisasi yang kelewat berlebihan. Konsep warisan nenek moyang itu lama dipertahankan oleh Soeharto dari pusat. Itu pola pikir pusat yang merupakan ciri khas tradisi Jawa. Pinggiran yang tersingkir itu terasa benar, ketika saya mempelajari perbatasan di wilayah Asia Tenggara. Kita tak menggubris dua pulau yang lepas – Sipadan dan Ligitan – sedangkan Malaysia telah memelihara wilayah itu,” katanya.

Kendati tak mudah, menurut Taufik, yang harus dilakukan adalah menegakkan tradisi yang kekuatan sosialnya pernah diambil. Menata kembali fenomena itu mahal harganya. Demokrasi, selama ini telah dibangun oleh personality yang otoriter.

“Namun jangan lupa juga, ikatan kesejarahan kita itu kuat. Bagaimana kita bisa menerangkan bahwa dari Sabang sampai Merauke orang memakai bahasa Indonesia. Juga ikatan kerajaan yang kait-mengkait. Kesamaan kedatangan Islam di wilayah Indonesia. Banyak lagi hal lainnya,” papar Taufik.

Pernyataan Kebudayaan

Ketua Masyarakat Sejarawan Indonesia, Mukhlis Paeni, mengatakan bahwa Indonesia sudah memproklamasikan kemerdekaan sehingga otomatis menjadi satu bangsa yang baru. Sehingga, papar Mukhlis, masalah etnisitas dan kesukuan pun sudah melebur menjadi satu negara yaitu Indonesia, yang tak bisa menafikan bahwa etnik suku bangsa itu masih tetap ada.

Sudah ada nasionalisme Indonesia yang telah mentransendensi dan melampaui pemahaman kedaerahan. “Pluralisme sudah selesai, kita paham antara lain bahwa kita berbeda. Itu satu komitmen politik yang telah selesai. Kita sepakat bahwa 'kamu dan aku' yang berbeda, namun kita sepaham satu negara yaitu Indonesia,” paparnya.

Yang belum selesai, bagi Mukhlis, adalah “aku dan kamu” itu punya peluang harkat dan martabat yang sama. Dengan demikian, pernyataan politik yang sudah selesai itu tak diikuti pernyataan kebudayaan, bahwa “kamu dan aku” punya peluang yang sama, kesempatan yang sama, dan kedudukan yang sama di dalam penyelenggaraan negara. “Komitmen kebudayaan-lah yang harus diselesaikan,” ujarnya.

Perhatian yang adil itu diungkapkan juga oleh budayawan Eka Budianta. Tak bisa lain, semua wilayah memang ingin mendapatkan perhatian. Hanya, Eka justru melihat masyarakatlah yang sebenarnya harus berbesar hati dan rela mengembangkan antara satu suku dengan suku yang lain.

“Ibarat kereta ditarik delapan ekor kuda maka kecepatan yang lemah memengaruhi yang kuat. Tetapi, semua harus bersatu mengembangkan kebudayaan. Kebudayaan Indonesia jadi kaya asalkan dilandasi kebesaran hati dan kerelaan,” katanya.

Eka melihat bahwa fenomena negara yang berusaha memiliki sistem politik yang ideal kerap terbentur realitas di lapangan, termasuk kendala kemiskinan yang menjadi kelemahan kita.

“Bukan semata karena sistem politik, Orde Baru sejahat apa pun tak punya pikiran seperti itu. Seperti apa kita mendidik guru, ya karena memang kita tak ada kemauan, ketidakmampuan juga ketidakbisaan,” ujarnya.

Eka mengaku suka sekali kebudayaan Indonesia, namun 500 bahasa di wilayah Nusantara sulit sekali dipelajari semuanya. “Ibarat air, Indonesia itu air terjun besar, sedangkan kita hanya punya satu mangkuk. Mengambil kebudayaan Indonesia, itu bukan hanya satu gelas air,” katanya.

Dia mencontohkan, Kementerian Komunikasi dan Informatika yang mencari seberapa banyak data kebudayaan di tiap suku di Nusantara, namun ternyata perusahaan swasta di dunialah yang berhasil mendapatkan data sekaligus mengembangkan kebudayaan di Flores.

Selain itu, Eka mengingatkan kecenderungan adanya genius lokal yang menarik perhatian masyarakat mancanegara sehingga mereka pun datang ke sana karena kekuatan budaya – bukan karena pembesaran dari pemerintah.

“Saya sendiri merasakan, anak, teman dan keluarga saya ingin tahu masyarakat di sebuah daerah, namun sulit karena tak ada bahan dan petunjuk dari pemerintah. Info itu kan mestinya dimiliki Menkominfo, atau Menbudpar, misalnya,” ujar Eka.

20.08.2011 10:43